Pangan organik, bisnis baru yang 'menjanjikan'

Pangan Organik dan Pengembangannya di Indonesia

kompas/anton sanjoyo

Gerakan Gaya Hidup Sehat sedang melanda dunia, yang bertemakan "Back To Nature". Tren baru tersebut telah bermunculan, di mana masyarakat menginginkan sesuatu makanan yang benar-benar serba alami, kurang dan bebas dari zat kimia, pestisida, hormon, dan pupuk kimia. Pangan organik dianggap memenuhi persyaratan tersebut sehingga permintaan dan peluang pemasarannya meningkat.

Setelah malapetaka 11 September 2001, ketika Gedung WTC diruntuhkan dan Pentagon di bombardir teroris, maka timbullah paradigma baru yaitu persyaratan dan tuntutan baru yang lebih ketat lagi ke arah Back To Nature. Permintaan dunia akan pangan organik melonjak tajam dan demam pangan organik melanda dunia bukan saja di bidang pangan, tetapi juga meluas ke bidang nonpangan. Majalah Fashion dinamakan organik fashion, mainan anak organik, peralatan golf organik (bola, tee, dan stick organik). Bola golf organik memiliki ciri bila kecemplung ke bungker air, dalam waktu 90 menit harus sudah larut dan bersifat biodegradable.

Di berbagai pasar swalayan telah banyak dipajang dan dijual pangan organik, yang sebagian besar masih terbatas pada produk buah-buahan dan sayuran. Sayuran dan buah-buahan yang bermerek organik harganya bisa 3-4 kali lebih mahal dibanding produk pangan non-organik. Diperkirakan, pertumbuhan pasar pangan organik di Indonesia tidak akan cepat bila tidak segera dikembangkan suatu sistem sertifikasi produk dan pedoman pola sertifikasi pertanian organik. Pemerintah Indonesia relatif sangat lamban dalam merespons tantangan masyarakat di bidang pertanian dan pangan organik.

Para konsumen pangan organik selalu dijangkiti perasaan was-was dan ragu-ragu tentang kebenaran label pada produk pangan di supermarket; apakah produk yang berlabel organik itu benar-benar organik ataukah organik-organikan. Siapakah sebetulnya yang bertanggung jawab dalam memastikan kepada konsumen bahwa produk-produk tersebut benar organik? Konsumen berhak menuntut perlindungan tersebut.

Kebiasaan di dunia internasional adalah bahwa yang berhak mengeluarkan sertifikat atau label organik adalah suatu lembaga yang telah diakreditasi oleh suatu badan. Di Indonesia, Komite Akreditasi Nasional (KAN) belum siap melakukan hal tersebut karena belum siap tenaga dan peraturan pedoman yang dapat mengaudit suatu calon lembaga sertifikasi.

Produk-produk organik yang beredar di Indonesia diproduksi oleh lembaga atau produsen yang mendapat akreditasi dari luar negeri. Contohnya, Organic Farming Romo Agatho di Tugu, Puncak, disertifikasi oleh NASAA (National Association of Sustainable Agriculture Australia). Penulis juga baru saja pulang dari Kuala Lumpur untuk menghadiri sidang Codex Asia, dan sisa waktu yang terluang, penulis sempatkan untuk mempelajari seluk-beluk pangan organik di Malaysia.

Tanggal 13 Agustus 2002, Departemen Pertanian Malaysia menyosialisasikan kepada khalayak ramai konsep sertifikasi pertanian organik. Dalam pengumuman tersebut, sertifikasi organik akan disusun berdasarkan Pedoman Standar Produksi, Labelling, dan Pemasaran bagi pangan organik yang berasal dari tanaman. Standar tersebut dikeluarkan oleh Departemen Standar Malaysia (DSM), suatu badan standardisasi nasional dan akreditasi. Di Indonesia, badan tersebut mirip dengan BSN (Badan Standar Nasional) dan KAN (Komite Akreditasi Nasional).

Standar yang sudah ada adalah SMN 1529, yang dibuat untuk melindungi produsen dan konsumen terhadap kemungkinan terjadinya pemalsuan produk pangan organik dari produk pangan non-organik. Pedoman untuk produk pangan non-organik akan dikeluarkan kemudian.

Masalah atau isu utama yang masih menggantung adalah kredibilitas bagi lembaga akreditasi yang telah ada. Meskipun masyarakat menyambut baik gerakan-gerakan proaktif dari masyarakat, Departemen Pertanian masih menyangsikan pemberian akreditasi yang dilakukan oleh wholesalers, retailer, dan Ikatan Petani Organik (OAM), yang oleh banyak pihak dapat dianggap mengandung conflict of interest, karena OAM dicurigai memiliki vested interest juga dalam bisnis tersebut.

Dalam bidang produk pangan dan pertanian organik, kebiasaan internasional yang ada adalah bahwa departemen pertanian merupakan competent authority. Departemen tersebut juga menentukan bagi registrasi terhadap lembaga sertifikasi dan sistem audit, sistem yang harus bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Swasta dapat saja bertindak sebagai lembaga sertifikasi. Idealnya, lembaga sertifikasi bersifat independen, bebas, dan lepas dari segala bisnis produksi dan pemasaran produk pangan.

Artinya, lembaga sertifikasi tersebut tidak terlibat dalam bisnis, misalnya memiliki saham dalam industri produksi serta pemasaran produk pangan organik sehingga dapat menghindarkan diri dari terjadinya vested interest.

Bila konsumen tidak lagi percaya terhadap sistem sertifikasi yang telah dibangun tersebut, seluruh program sertifikat akan rontok. Dan, yang terpenting yang masih harus dilakukan adalah perlunya dijaga proses sertifikasi secara benar, jujur, teliti, dan kredibel. Sebaliknya, bila hal tersebut dilakukan secara serampangan dan asal-asalan saja, akan berakibat tererosinya kepercayaan konsumen terhadap label pangan organik.

Konsumen perlu mendapat perlindungan terhadap kebenaran predikat organik bagi produk yang mereka beli dengan harga yang cukup tinggi.

DSM di Malaysia tidak mengambil risiko sebagai lembaga sertifikasi, tetapi lebih tepat melakukan akreditasi dengan melibatkan beberapa tokoh panelis atau auditor terpilih yang tidak ada vested interest.

Meskipun suatu produsen atau supplier telah tersertifikasi, tanggung jawabnya tidak 100 persen berada pada lembaga yang memberi sertifikasi tersebut. Setelah sertifikasi produk, masih diperlukan labelisasi produk yang semestinya harus mengikuti peraturan pemerintah (PP) mengenai label dan iklan di Indonesia, yang dikenal dengan PP Nomor 69 Tahun 1999.

Landasan pedoman

Penulis ingin menyarankan agar dalam merancang Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang produk pangan dan pertanian organik, Indonesia dapat menggunakan paling sedikit tiga acuan, yaitu FAO/ WHO Codex Alimentarius Commision (CAC), GL 29-1999 dan Pedoman International Federation of Organic Agriculture yang dikeluarkan Indian Standard Committee.

Meskipun disusun berdasarkan standar internasional, standar pangan organik Indonesia sebaiknya masih perlu disesuaikan dengan kondisi lokal. Karena jenis industri tersebut relatif masih sangat baru dan akan menghadapi banyak hambatan dan kekurangan, maka perlu dilakukan pengecualian terhadap penggunaan beberapa bahan yang alami dan non-organik yang dapat digunakan, tetapi harus dilakukan secara baik dengan rambu-rambu yang ketat.

Contohnya, persyaratan bibit yang dapat digunakan, karena ada peraturan yang mengharuskan bahwa bibit tidak boleh mengalami treatment. Barangkali untuk persyaratan tersebut perlu ada sedikit keleluasaan untuk dapat menggunakan treated seed. Bahkan, di Jepang, peraturan yang mengharuskan menggunakan organic seed baru akan diterapkan sekitar tahun 2005.

Karena persyaratan organik harus diterapkan pada lahan selektif, yaitu lahan organik, maka waktu konversinya perlu ditentukan, yaitu satu tahun untuk lahan bekas budi daya cash crops, dan tiga tahun untuk tree crops. Selain kurun waktu tersebut, petani harus memperbaiki mutu lahan pertaniannya dengan pemberian kompos organik. Selama waktu konversi lahan tersebut, petani tidak dapat meningkatkan produktivitas hasil tanam organik. Produk dari hasil pertanian tersebut hanya boleh dilabel transition atau transition to organic. Tentu saja competent authority dapat saja melakukan keputusan untuk memperpendek waktu transisi yang dianjurkan tersebut.

Konsep awal pertanian organik yang ideal adalah menggunakan seluruh input yang berasal dari dalam pertanian organik itu sendiri, dan dijaga hanya minimal sekali input dari luar atau sangat dibatasi. Jadi, sedapat mungkin pupuk yang digunakan dari kompos yang dibuat sendiri. Tetapi, karena sempitnya lahan yang dimiliki, barangkali kecil kemungkinannya hal itu dapat dipenuhi oleh petani kecil dan menengah sehingga mereka terpaksa harus menggunakan pupuk organik dari luar.

Sayang sekali jumlah penelitian di Indonesia mengenai pertanian masih terasa sangat terbatas, kalau tidak boleh dikatakan langka.

Harga pangan organik, khususnya produk hortikultura yang dipasarkan di Supermarket-supermarket di beberapa negara termasuk Indonesia, relatif tinggi, yaitu 3-4 kali lipat dibanding pangan yang bukan organik. Sebagai contoh, sebuah apel organik yang besar di Malaysia harganya 2,80 ringgit Malaysia per buah, sedangkan apel dengan ukuran sama, tetapi non-organik, harganya 90 sen.

Memang, pangan organik masih secara eksklusif ditujukan untuk masyarakat konsumen yang tingkat ekonominya tinggi dan menengah. Tingginya harga karena sebagian besar produk organik masih harus diimpor dari luar negeri, di samping produktivitas tanaman organik masih relatif rendah dan biaya tenaga kerjanya juga tinggi. Biaya pengangkutan dan operating cost meliputi dua pertiga dari jumlah harga eceran.

Hal baru

Bagi negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, pangan organik masih merupakan hal baru, baru mulai populer sekitar 4-5 tahun lalu. Sebaliknya, di Malaysia pangan organik lebih dahulu populer sudah sejak 10 tahun lalu. Lahan yang semakin miskin kadar haranya dan ditambah ekosistem yang tidak seimbang, yang sebelumnya mengikuti praktik pertanian dengan bahan kimia, mengakibatkan tanaman akan berproduktivitas rendah.

Biasanya, pada tahap awal, petani organik banyak mengalami kegagalan dan kerugian karena serangan hama dan penyakit. Produktivitas yang sebenarnya baru akan dapat dikembalikan ke tingkat normal bila kondisi lahan dan keseimbangan ekosistem dapat dipulihkan.

Yang jelas, para petani kita masih pada tingkat "dengar-dengar" mengenai pangan organik dan pertanian organik. Mereka masih sangat "ignorance" dan belum paham benar bagaimana wujud sebetulnya pertanian dan pangan organik itu. Sosialisasi di bidang tersebut di Indonesia berlangsung sangat lambat. Karena alasan tersebut, penulis telah mencoba menulis buku Pertanian dan Pangan Organik, M-BRIO Press 2002, dengan harapan siapa tahu buku tersebut secara bertahap dapat mengikis ignorancy masyarakat petani dan konsumen pangan organik.

Karena para petani Indonesia sebelumnya tidak terlatih di bidang teknologi pertanian organik, biasanya mereka melakukan langkah-langkah trial and error, dan kebanyakan mereka suka tergesa-gesa atau grasa-grusu ingin cepat memproduksi pangan organik.

Semangat memang diperlukan, tetapi teknologi pertanian organik tidak cukup hanya dilandasi dengan sekadar membaca sekali, ditambah dengan kunjungan singkat ke pertanian organik. Keterampilan dan kesuksesan harus dipraktikkan melalui pengalaman. Di negara maju, sebelum mereka berusaha di bidang pertanian organik, mereka perlu menimba ilmu di perguruan tinggi atau melakukan "on the job training" selama dua tahun penuh.

Dr Tan Sieu Luang, Project Coordinator Organic Farming di Malaysia, menyatakan bahwa konsumen diimbau tidak terpaku pada produk impor dari luar negeri. Agar konsumen dapat membeli produk organik relatif murah, konsumen dapat memperoleh produk organik lokal, seperti bayam, kangkung, pisang, dan sebagainya. Dan, bila mungkin, tidak mengalami proses pengemasan yang mahal.

Para petani pangan organik harus pandai mengembangkan produk organik yang terdiversifikasi, bila perlu termasuk tanaman tahunan, hasil ternak, dan ikan. Usaha besar-besaran memang dapat mendatangkan banyak untung, tetapi risikonya juga tinggi. Pada prinsipnya, lahan 2-3 hektar dianggap cukup untuk melakukan diversifikasi, sehingga gagal satu dapat ditutup dengan keberhasilan usaha lain.

FG Winarno Guru Besar Ilmu Pangan IPB